Foto di Istana Bogor
TintaJurnalisNews -Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mendorong agenda pemberdayaan masyarakat melalui langkah strategis yang melibatkan berbagai kementerian. Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan sejumlah menteri terkait di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).
Dalam keterangannya, Muhaimin menyebutkan bahwa pemerintah tengah fokus pada beberapa isu utama, termasuk penyempurnaan data tunggal penerima bantuan dan penguatan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi. “Data tunggal sangat penting agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, dan sinergi antara usaha besar dan UMKM,” ujar Muhaimin.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan keterampilan pekerja migran. Pemerintah berencana membangun 100 balai latihan kerja baru untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan standar keahlian yang sesuai kebutuhan pasar global. “Balai latihan kerja ini akan fokus pada pelatihan vokasi untuk jabatan-jabatan tertentu,” tambah Muhaimin.
Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan dengan bunga rendah bagi UMKM, koperasi, pekerja migran, dan sektor ekonomi kreatif. Skema ini akan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk mendukung program kredit murah melalui dana bergulir.
“Model pendanaan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pekerja migran dan UMKM. Dana pemerintah akan disalurkan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah untuk mendukung pengembangan usaha,” jelas Muhaimin.
Optimalisasi bantuan sosial juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Muhaimin menyebutkan bahwa data penerima bantuan akan diperbaiki dengan melibatkan masukan dari masyarakat guna memastikan bantuan tepat sasaran. “Tidak boleh ada satu pun warga miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengawal implementasi program agar berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
