Aliasar Jurnalis Radar Kepri
TintaJurnalisNews –Dugaan intimidasi terhadap wartawan kembali mencuat setelah Aliasar, seorang jurnalis Radar Kepri, mendesak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lingga, Saparuddin, serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk menjalani tes urine atau darah.
Permintaan ini disampaikan Aliasar menyusul adanya ancaman yang diduga dilontarkan oleh Saparuddin, yang dianggapnya bertujuan membatasi kebebasan pers.
Aliasar menegaskan bahwa dalam iklim demokrasi, setiap pejabat publik seharusnya memahami hak jawab yang dilindungi hukum. Ia menambahkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, langkah yang seharusnya ditempuh adalah mengadukan ke Dewan Pers, bukan dengan intimidasi.
“Hak jawab itu adalah hak asasi bagi pejabat publik yang merasa diberitakan kurang tepat. Jika merasa dirugikan, ada jalur resmi di Dewan Pers untuk mengadu,” jelasnya.
Aliasar juga mempertanyakan respons emosional yang ditunjukkan oleh Saparuddin, sembari mengisyaratkan kemungkinan pengaruh zat tertentu di balik sikap yang dianggapnya berlebihan.
“Kalau hanya alkohol, reaksinya mungkin tidak akan seberingas itu. Apakah ada zat lain yang dikonsumsi, hanya dia yang tahu,” ungkap Aliasar, menguatkan alasan perlunya tes untuk mengonfirmasi dugaan tersebut.
Sebagai langkah hukum, Aliasar telah melaporkan dugaan intimidasi ini kepada Polda Kepri dan berharap penanganan yang profesional sesuai prosedur.
“Saya percaya Polda Kepri akan memproses laporan ini sesuai hukum yang berlaku demi memastikan keadilan bagi jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena terkait dengan prinsip kebebasan pers dan potensi pelanggaran hak oleh pejabat publik terhadap insan media.
Hal ini membuka diskusi mengenai batas-batas kewenangan pejabat dalam merespons kritik media, terutama di era demokrasi yang menghargai transparansi dan keterbukaan informasi.
Sumber: Dewi
Editor: Edo Jurnalis
