Foto Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TintaJurnalisnlNews –Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi
Termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, pada tahun 2024 berpotensi tidak tepat sasaran, dengan nilai mencapai Rp100 triliun.
Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti pembahasan program Quick Win di bidang ekonomi di Jakarta pada Minggu (3/11/2024) dan dikutip dari Liputan6.com.
Bahlil menyoroti kekhawatiran terkait distribusi subsidi yang seharusnya difokuskan kepada masyarakat kurang mampu.
“Sejujurnya, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik kemungkinan besar tidak tepat sasaran, dan nilainya cukup besar, sekitar Rp100 triliun,” ujarnya.
Dalam upaya mengatasi persoalan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Bahlil untuk merancang skema subsidi yang lebih terarah bagi BBM, LPG, dan listrik.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengubah bentuk subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.
“Kita tentu tidak ingin subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru dinikmati oleh mereka yang ekonominya sudah baik,” tegas Bahlil.
Saat ini, tim Satgas yang dipimpin Bahlil tengah berupaya menyelesaikan rancangan skema subsidi baru dalam waktu dua minggu ke depan.
Skema ini diharapkan bisa mempersempit ketidaktepatan sasaran subsidi, terutama bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dari laporan PLN, Pertamina, dan BPH Migas, diketahui bahwa total subsidi untuk BBM dan listrik mencapai Rp435 triliun pada tahun 2024.
Melalui Satgas yang baru dibentuk, diharapkan alokasi subsidi ini bisa lebih optimal. Menurut Bahlil, tim Satgas sedang memikirkan beberapa opsi, salah satunya adalah BLT untuk BBM.
Namun, keputusan akhir akan diambil setelah melalui proses kajian yang matang.
“Kemungkinan besar ada dua opsi. Opsi pertama adalah BLT langsung, sementara opsi lainnya masih dalam pertimbangan,” jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM pada Sabtu (2/11/2024).
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Bahlil menegaskan pentingnya data penerima yang akurat.
Kementerian ESDM berencana bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Pertamina, dan PLN untuk mengintegrasikan data agar tidak terjadi tumpang tindih penerima subsidi.
“Kita gabung data dari berbagai pihak supaya tidak tumpang tindih, dan membuat data yang benar-benar tepat,” tegas Bahlil.
Dengan rencana ini, pemerintah berharap subsidi energi di Indonesia bisa lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
