TintaJurnalisNews -Sebuah video TikTok baru-baru ini menarik perhatian publik. Video tersebut mengangkat dugaan bahwa sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Riau (Kepri) belum memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang.
56 perusahaan pemegang IUP belum menyerahkan jaminan reklamasi dan pascatambang dengan total nilai mencapai Rp103,4 miliar.
133 perusahaan lainnya diduga tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam peraturan.
Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor tambang bauksit, granit, pasir darat, pasir laut, timah, hingga tanah urug. Isu ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak diiringi tanggung jawab pascatambang.
Masyarakat mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan tambang di wilayah Kepri. Kewajiban reklamasi dan pascatambang merupakan hal penting untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah atau pihak terkait mengenai dugaan yang beredar. Tintajurnalisnews sedang berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi beredarnya video yang menyebut adanya larangan demonstrasi menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa isu mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) terkait calon pengganti Kapolri tidak memengaruhi kinerja maupun pelaksanaan tugas di lingkungan Polri
Pembangunan jembatan gantung di Desa Mazingo, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, terus berlanjut melalui Program Bakti TNI. Progres pembangunan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat setelah jembatan penghubung yang menghubungkan Desa Mazingo, Desa Ombolata Alasa, dan Desa Orahili rusak akibat diterjang banjir bandang.
Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan Tim Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dalam rangka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama Polda Kepri, Rabu (5/8/2026).
