Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah
TINTAJURNALISNEWS -Kehebohan melanda publik setelah terungkap bahwa Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, Irma Annisa, diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Bintan. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana wisata Mangrove Sungai Sebong yang telah menjerat tujuh pejabat Kabupaten Bintan sebagai tersangka.
Kasus yang awalnya berjalan tanpa banyak sorotan ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana dana wisata yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat justru diduga disalahgunakan. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1 miliar semakin memperkuat kecurigaan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran.
Publik semakin terkejut karena Inspektorat, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan anggaran daerah, justru terseret dalam pusaran kasus ini. Pemeriksaan terhadap Kepala Inspektorat Bintan pun menimbulkan berbagai spekulasi: apakah ada kelalaian dalam pengawasan, atau lebih jauh lagi, apakah ada keterlibatan pihak internal dalam dugaan penyimpangan ini?
Menanggapi hal ini, Ketua LAMI Kepri, Datok Agus Ramdah, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Kepala Inspektorat harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap sejauh mana pengawasan dilakukan dan apakah ada pembiaran terhadap praktik korupsi di lingkungan Pemkab Bintan.
“Ini masalah serius! Inspektorat seharusnya menjadi benteng terakhir dalam pengawasan anggaran daerah. Jika pengawasnya saja dipertanyakan, maka kita harus mempertanyakan sistem pengawasan itu sendiri,” tegas Datok Agus.
Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemeriksaan, tetapi segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana wisata mangrove. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat.
“Jangan sampai ada permainan di balik kasus ini. Masyarakat sudah cukup sering mendengar kasus-kasus seperti ini berlalu tanpa kejelasan. Kami ingin transparansi dan penegakan hukum yang benar-benar adil,” tambahnya.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Bintan. Publik menanti langkah tegas untuk mengungkap fakta sebenarnya, apakah ada kesalahan administratif atau justru indikasi korupsi yang lebih besar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat Bintan terkait pemeriksaan ini. Tinta Jurnalis News terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Apakah kasus ini akan berakhir dengan transparansi, atau justru menguap begitu saja seperti banyak kasus sebelumnya? Masyarakat berharap ada kejelasan dan tindakan nyata dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini.
