Stabilitas Sistem Keuangan 2024 Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global, Ekonomi Indonesia Tetap Resilien

konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta

TintaJurnalisNews –Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan IV 2024 tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan ketidakpastian pasar keuangan global dan divergensi pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (25/1).

Sri Mulyani menjelaskan, meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 stagnan di angka 3,3% (yoy), ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mencapai 5% (yoy) pada 2024 dan meningkat menjadi 5,2% (yoy) pada 2025. Faktor pendorongnya adalah kenaikan investasi, konsumsi rumah tangga yang terjaga, serta peningkatan belanja pemerintah.

“Resiliensi ekonomi Indonesia juga tercermin dari inflasi yang terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), sementara inflasi inti berada di level 2,26% (yoy),” ujar Sri Mulyani.

APBN 2024: Shock Absorber dan Agen Pembangunan

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 turut berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir tahun, pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp3.350,3 triliun atau 100,8% dari target. Defisit anggaran tetap terkendali pada level 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak ekonomi global sekaligus sebagai agen pembangunan yang mendukung akselerasi pencapaian target pembangunan,” tambahnya.

Beberapa kebijakan strategis turut diterapkan, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun, serta insentif PPnBM Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang berlanjut hingga 2025. Pemerintah juga memperkuat kebijakan bea masuk antidumping untuk melindungi industri dalam negeri.

Komitmen KSSK Hadapi Risiko Global

KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, berkomitmen meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko global. Sinergi kebijakan terus diperkuat untuk memitigasi dampak dinamika geopolitik dan ekonomi dunia terhadap perekonomian domestik.

“Pada 2025, KSSK juga mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan,” jelas Sri Mulyani.

Dengan kinerja positif ini, Indonesia optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Sumber: Kementerian Keuangan RI