Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TINTAJURNALISNEWS -Sorotan terhadap transparansi penggunaan anggaran publik kembali mengarah ke Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Setwan DPRD Kepri). Setelah pada tahun 2024 tercatat mengalokasikan dana publikasi hingga Rp4,6 miliar, pada tahun 2025 pos anggaran serupa justru tidak tampak secara eksplisit dalam dokumen penganggaran resmi.
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen APBD 2025 dan sistem pengadaan terbuka, tidak ditemukan rincian jelas terkait belanja publikasi, advertorial, atau kerja sama media dari Setwan DPRD. Padahal di tahun sebelumnya, belanja ini terdiri dari Rp2,8 miliar pada APBD murni dan Rp1,8 miliar dalam APBD Perubahan.
Menariknya, kondisi ini bertolak belakang dengan sejumlah OPD lain di lingkungan Pemprov Kepri. Dari penelusuran terbuka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), diketahui bahwa Diskominfo Kepri masih mengalokasikan anggaran publikasi sebesar Rp1,1 miliar.
Selain itu, Dinas Pariwisata, Biro Administrasi Pimpinan, dan beberapa OPD lainnya juga masih mencantumkan belanja media dan advertorial secara terbuka untuk tahun anggaran berjalan.
Ketidakhadiran pos publikasi secara eksplisit di lingkungan Setwan Kepri tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah pos tersebut ditiadakan, dialihkan ke nomenklatur lain, atau belum diumumkan ke publik?
Transparansi anggaran menjadi hak publik yang dijamin undang-undang. Terlebih, belanja publikasi memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kelembagaan kepada masyarakat.
Ketika OPD lain tetap menjalankan fungsi tersebut dengan terbuka, absennya informasi serupa dari lingkungan DPRD lembaga yang justru mengawasi anggaran memunculkan kesan ironi.
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi jujur dan terbuka, penggunaan anggaran publik semestinya diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung dan terukur. Tanpa kejelasan arah dan output, alokasi anggaran bisa dipertanyakan efektivitasnya.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Setwan DPRD Kepri terkait keberadaan atau perubahan alokasi anggaran publikasi tahun 2025.
