Rahma Mantan Walikota
TintaJurnalisNews -Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu suara yang paling vokal adalah mantan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.
Usai menghadiri acara di Kelurahan Batu IX pada Rabu (31/7/2024) malam, Rahma mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana tersebut. “Saya kaget membaca berita tentang rencana pemotongan TPP, apalagi hingga 35 persen,” ujarnya dengan nada tegas.
Rahma menekankan bahwa pemotongan TPP akan berdampak signifikan pada perekonomian Tanjungpinang. “Kebutuhan pegawai dan masyarakat harus dipenuhi,” katanya.
Rahma mengingatkan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia selalu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengutamakan kebutuhan pegawai dan masyarakat. Bahkan, ia juga meminta DPRD untuk menjaga kesejahteraan, termasuk urusan gaji honorer.
Lebih lanjut, Rahma memperingatkan bahwa pemotongan TPP tidak hanya akan mempengaruhi ekonomi, tetapi juga kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kebutuhan pegawai selama ini ditutupi dari gaji dan TPP. Tanpa itu, bisa saja muncul potensi pungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Menanggapi krisis keuangan yang menimpa Pemko, Rahma menilai bahwa defisit APBD 2024 disebabkan oleh kesalahan perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024.
“Itu kesalahan fatal. Harusnya ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya dengan nada prihatin.
Rahma juga mengenang masa kepemimpinannya saat pandemi COVID-19 melanda. Meski anggaran terbatas dan banyak rasionalisasi, kebutuhan masyarakat dan TPP pegawai tidak dikurangi sepeserpun.
“Saya prihatin melihat kondisi saat ini. Di tengah kondisi pasca-COVID yang semakin membaik, mengapa justru Pemko krisis? Bahkan insentif yang diterima masyarakat juga terlambat,” pungkas Rahma.
(LM)
