Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
NASIONAL

Rapat Kerja Komisi I DPR RI–Kemhan dan TNI, Menhan Sjafrie Paparkan Evaluasi 2025 dan Rencana 2026

Avatar photo
169
×

Rapat Kerja Komisi I DPR RI–Kemhan dan TNI, Menhan Sjafrie Paparkan Evaluasi 2025 dan Rencana 2026

Sebarkan artikel ini
Dok. Kemenhan RI

TINTAJURNALISNEWS –Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan intelijen, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tersebut membahas evaluasi capaian program kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus pemaparan rencana program kerja strategis untuk Tahun 2026.

Dalam keterangannya, Komisi I DPR RI menegaskan komitmen dan dukungan penuh terhadap penguatan TNI sebagai pilar utama pertahanan negara. Penguatan tersebut dinilai krusial dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global yang terus berkembang.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp6,6 Triliun di Kejaksaan Agung

Pada kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pada malam sebelumnya dirinya telah melaporkan situasi nasional terkini kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Sjafrie, secara umum kondisi nasional berada dalam keadaan stabil dan kondusif.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut Menhan, memberikan arahan agar Kemhan dan TNI terus memperkuat prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Arahan tersebut juga disertai penekanan pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pertahanan negara yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari pengawasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif guna memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan efektif, adaptif, serta berpihak pada kepentingan strategis bangsa dan negara.

HUKUM & KRIMINAL

Langkah tegas namun produktif ditunjukkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset negara. Melalui mekanisme resmi, empat kapal hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dimanfaatkan sebagai aset operasional negara.