Rapat Kerja
TINTAJURNALISNEWS –Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (15/7/2025), dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024.
Dalam pemaparannya, Menkeu menekankan bahwa pelaksanaan APBN 2024 tidak berlangsung di situasi normal, melainkan berada di tengah tantangan luar biasa. Mulai dari konflik berkepanjangan di Ukraina dan Gaza, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga dampak El Nino dan gelombang Pemilu serentak di banyak negara (super election) menjadi faktor eksternal yang menekan.
“Kami menyampaikan bahwa tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Oleh karena itu, APBN bekerja sangat keras untuk meminimalkan dampak dari situasi global yang begitu sangat dinamis atau bergejolak,” ujar Sri Mulyani di hadapan anggota Banggar.
Meski berada di bawah tekanan global, Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2024 tetap menunjukkan ketangguhan (resiliensi) sebagai instrumen fiskal. Fungsi APBN berhasil dijalankan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, menahan laju inflasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar.
“APBN mampu menjaga, bersama-sama tentu seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, agar pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga di kisaran 5%, yaitu 5,03%, inflasi di 1,6%, dan dalam hal ini nilai tukar tetap terjaga, serta itu semuanya relatif sesuai dengan asumsi APBN, meskipun terjadi beberapa deviasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Menkeu juga mengapresiasi dukungan, kritik, dan saran konstruktif dari Pimpinan serta Anggota Banggar DPR RI atas pelaksanaan APBN 2024.
“Semoga apa yang kita lakukan senantiasa membuat Indonesia makin baik dan mewujudkan Indonesia adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutup Sri Mulyani dengan penuh harap.
Sumber: Kemkeu RI
