TINTAJURNALISNEWS –Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui Rapat Konsultasi bersama Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (10/2/2026).
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan, komunikasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas kebijakan nasional.
“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah. Karena itu, peran strategis DPD RI sangat penting sebagai jembatan informasi dari pusat ke daerah maupun sebaliknya,” tegas Djamari.
Menurutnya, tanpa komunikasi yang terbangun kuat, kebijakan pemerintah berpotensi tidak berjalan optimal di lapangan. Ia juga menyoroti tantangan era digital, termasuk maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu disinformasi serta kesalahpahaman di masyarakat.
“Forum komunikasi seperti ini penting untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat dan persoalan daerah dapat segera dikoordinasikan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan bahwa kunjungan ini membawa aspirasi konkret dari daerah sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.
DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis hasil serapan aspirasi masyarakat, di antaranya:
- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
- Stabilitas politik dan potensi kerawanan sosial
- Penguatan early warning system
- Data kependudukan dan dana transfer daerah
- Konflik agraria dan sumber daya alam
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Perlindungan data pribadi serta keamanan informasi
- Kejahatan siber dan dinamika ruang digital
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kemenko Polkam menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rekomendasi kebijakan serta langkah koordinasi lintas sektor.
GKR Hemas juga mendorong dukungan pemerintah terhadap sejumlah RUU prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.
Rapat konsultasi ini turut dihadiri Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, para deputi dan staf ahli Kemenko Polkam, serta jajaran pimpinan komite DPD RI.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat koordinasi pusat–daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Sumber: Kemenko Polkam RI
