Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan komitmennya dalam menangani dan membina organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme. Upaya ini dilakukan sebagai respon atas keresahan masyarakat yang kian meningkat terhadap maraknya aksi premanisme di berbagai wilayah.
“Negara hadir untuk menangani dan membina ormas yang terafiliasi dengan premanisme. Pendekatan dilakukan melalui tiga aspek, yakni keamanan, kesejahteraan, dan sosial,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, dalam konferensi pers terkait pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polda Banten, Jumat (9/5/2025).
Menurut Asep, pemerintah telah menyusun pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Kementerian Investasi, serta TNI dan Polri.
“Dengan Keputusan Menko Polhukam, nantinya satgas akan dibentuk hingga ke tingkat daerah dengan dasar hukum yang ditetapkan melalui keputusan gubernur atau wali kota,” tambahnya.
Asep juga mengapresiasi langkah Polda Banten yang dinilai proaktif dalam melakukan penindakan dan pembinaan terhadap para pelaku premanisme. Penanganan ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai melalui pembentukan satgas terpadu.
Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki menyampaikan bahwa pihaknya bersama jajaran Polres telah mengamankan 492 pelaku selama periode 1–10 Mei 2025. Dari jumlah tersebut, 63 orang telah masuk proses penyidikan, sementara 429 lainnya tengah menjalani proses pembinaan.
“Hasil operasi selama sepuluh hari menghasilkan 21 laporan polisi, dengan total pelaku sebanyak 492 orang. Ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” kata Hengki.
Menutup pernyataannya, Asep menegaskan bahwa ormas-ormas yang terafiliasi dengan premanisme merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditangani dengan pendekatan holistik dan kolaboratif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut serta dalam proses pembinaan tersebut demi menciptakan ruang publik yang aman dan damai.
