Gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setinggi tujuh lantai di Kawasan Dompak
TINTAJURNALISNEWS -Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setinggi tujuh lantai di Kawasan Dompak, Tanjungpinang, tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang dikabarkan menghabiskan anggaran fantastis hingga Rp250 miliar dan menggunakan skema multiyears ini menuai kritik tajam dari sejumlah elemen masyarakat.
GEBER Provinsi Kepri menyampaikan keprihatinan mendalam atas rencana tersebut. Mereka menilai pembangunan tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas di tengah kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya pulih dan masih banyaknya persoalan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kami tidak melihat urgensinya. Sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan masih jauh lebih penting untuk diprioritaskan,” ujar Sasjoni, perwakilan GEBER, kepada Tinta Jurnalis News pada Rabu (25/6).
Lebih lanjut, pendekatan yang diambil Pemprov Kepri dianggap minim partisipasi publik dan dapat memicu persepsi negatif karena dilakukan menjelang tahun politik. Warga mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas dalam perencanaan proyek ini.
GEBER secara tegas menyatakan sikap:
- Mendesak Gubernur Kepri untuk mengevaluasi dan meninjau ulang proyek pembangunan gedung 7 lantai tersebut.
- Mengalihkan anggaran ke sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
- Melibatkan DPRD, akademisi, dan unsur masyarakat sipil secara terbuka dalam pengambilan keputusan.
- Meminta BPK dan BPKP segera melakukan audit terhadap perencanaan proyek multiyears tersebut.
Wacana pembangunan gedung megah ini sebelumnya juga telah viral di TikTok dan media sosial lainnya, dengan beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan: apakah pembangunan gedung baru benar-benar untuk kebutuhan pelayanan atau justru hanya menjadi simbol kemegahan yang tak menyentuh persoalan rakyat?
