Rezka
TINTAJURNALISNEWS –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, Senin (28/04/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) ini bertujuan memberikan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dalam keterangannya di Kota Padang, Minggu (27/04/2025).
“Kehadiran Menteri Nusron pada acara ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan berkomitmen dalam melindungi tanah ulayat melalui program pendaftaran tanah ulayat,” ujar Rezka.
Rezka menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai maksud, tujuan, serta manfaat dari pendaftaran tanah ulayat. Ia menekankan pentingnya pendaftaran sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sekaligus langkah konkret mencegah hilangnya tanah ulayat.
Acara sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, juga dijadwalkan hadir.
“Melalui kolaborasi semua pihak, kami berharap percepatan pendaftaran tanah ulayat dapat terwujud di seluruh Indonesia. Khususnya di Sumatera Barat, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal agar informasi tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” tambah Rezka.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron Wahid juga akan menyerahkan sejumlah sertipikat tanah, di antaranya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan, Kota Pariaman.
Setelah acara sosialisasi, Menteri Nusron direncanakan memberikan pengarahan di Kantor Gubernur Sumatera Barat kepada seluruh bupati dan wali kota terkait kebijakan pertanahan dan tata ruang.
Mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
