Menkeu, Sri Mulyani Indrawati
TINTAJURNALISNEWS —Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap risiko iklim sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan global maupun kebutuhan domestik yang terus berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/6). Menkeu menyebutkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai USD625 miliar.
Namun, kapasitas pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah hanya mencukupi sekitar 40 persen dari total kebutuhan.
“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Sri Mulyani.
Dalam sambutannya, ia juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia. Risiko perubahan iklim turut memperberat tantangan, mengingat diperkirakan sekitar 260 juta orang akan mengalami perpindahan tempat tinggal secara internal di berbagai negara akibat dampaknya pada 2050.
“Pembangunan infrastruktur kini tidak lagi sekadar menghubungkan wilayah, tetapi juga harus selaras dengan dampak lingkungan dan sosial. Infrastruktur harus dirancang agar tahan terhadap iklim, bertanggung jawab secara ekologis, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan aspek keberlanjutan sebagai inti strategi pembiayaan infrastruktur nasional.
Berbagai instrumen telah dikembangkan, antara lain kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG), Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), serta platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Platform SDG Indonesia One sejauh ini telah berhasil menghimpun komitmen pembiayaan dari 38 mitra dengan total sebesar USD3,29 miliar, dan menyalurkan USD399 juta untuk mendukung lebih dari 100 proyek pengembangan dan pembiayaan.
Dalam pembiayaan publik, Indonesia juga termasuk pelopor di antara negara berkembang yang menerbitkan Green Sukuk, baik di pasar domestik maupun global. Hingga kini, total penerbitan Green Sukuk global mencapai USD6,6 miliar, sementara domestik mencapai Rp78,7 triliun.
Menkeu berharap seluruh kerangka dan instrumen yang telah dibangun dapat memperkuat agenda pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan, termasuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Namun kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan berkeadilan,” pungkas Sri Mulyani.
Sumber: Kemkeu RI
