Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir
TintaJurnalisNews –Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memahami data inflasi dengan cermat. Ia mengharapkan pemda dan kementerian atau lembaga (K/L) yang berperan dalam memonitor inflasi dapat bersikap kritis dan proaktif terhadap pergerakan harga di wilayah masing-masing.
“Untuk produk-produk tertentu yang masih mengalami kenaikan harga, kami minta agar para stakeholder menjalankan fungsinya dengan optimal. Pastikan data di daerah dicek dengan teliti,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Tomsi juga mengimbau agar stakeholder terkait segera menindaklanjuti jika ditemukan kenaikan harga yang signifikan pada produk tertentu. Ia berharap upaya ini dapat menjaga angka inflasi tetap terkendali.
Deflasi Terjadi di Bulan September;
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data terbaru, di mana per September 2024 terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara bulanan (month to month), dengan tingkat inflasi tahunan (Year on Year) sebesar 1,84 persen. Menurut Amalia, deflasi ini dipicu oleh penurunan harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang pasokannya melimpah di pasar.
“Pantauan kami menunjukkan harga di tingkat konsumen menurun, yang menyebabkan terjadinya deflasi bulanan. Kondisi ini didorong oleh penurunan harga komoditas yang tergolong dalam kategori volatile food,” jelas Amalia.
Selain itu, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi turut memengaruhi deflasi. Amalia menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi saat ini disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak internasional.
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Wilayah;
Amalia juga memaparkan perkembangan inflasi per wilayah. Dari 38 provinsi di Indonesia, 14 provinsi mengalami inflasi, sementara 24 lainnya mencatatkan deflasi. Provinsi dengan inflasi tertinggi meliputi Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi yang mencatatkan deflasi tertinggi adalah Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
BPS, lanjut Amalia, berkomitmen menjaga independensi dalam penyediaan data statistik, termasuk data inflasi, sesuai dengan standar internasional yang berlaku. “Kami berupaya menjaga kualitas data dengan ketat dalam setiap tahapan proses, memastikan angka statistik yang dikeluarkan, termasuk inflasi, memiliki jaminan kualitas,” pungkasnya./Red.
