Indeks

Kuasa hukum pemilik tanah Cristina Djodi, Herman, menggelar konferensi pers pada Selasa pagi (10/3/2025) untuk menyampaikan sikap dan klarifikasi terkait pembongkaran pagar yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang di atas tanah milik kliennya yang terletak di depan Pabrik Teh Prendjak, KM 8, Jalan D.I. Panjaitan, Tanjungpinang.

Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan dukungan penuh terhadap program revitalisasi sekolah di Madura yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini dinilai strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Kegiatan Charity Night yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Katolik Sumatra Utara (IKKSU) menjadi momentum solidaritas kemanusiaan untuk membantu para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra. Acara penggalangan dana tersebut berlangsung di Ballroom Pusat Pastoran KAJ Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Tanjungpinang menggelar buka puasa bersama dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Januar di salah satu warung Bakso Solo yang berada di kawasan Km 9, Jalan DI Panjaitan, Senin (9/3/2026).

Menjelang libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di seluruh daerah.

Upaya meningkatkan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol) dari ancaman kejahatan jalanan mulai mendapat perhatian serius. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Kapolda di Indonesia untuk menyiapkan fitur panic button atau tombol darurat yang terintegrasi langsung dengan kepolisian.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber berupa malvertising atau iklan berbahaya yang kerap muncul di internet, terutama di tengah maraknya promo Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Polemik mengenai penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kepulauan Riau. Isu ini tidak hanya ramai di media sosial, tetapi juga mulai menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan yang mempertanyakan arah penggunaan anggaran yang seharusnya berasal dari aspirasi rakyat.

Pemerintah Indonesia resmi memperkuat perlindungan anak di ruang digital dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP TUNAS.