Said Ahmad Syukri, Ketua GAMNR & Ketua Umum GERAM Kepri, Aryandi
TINTAJURNALISNEWS —Dua organisasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) dan Generasi Anak Melayu (GERAM) Kepri, menyuarakan penolakan keras terhadap keberadaan PT. Maju Karya Perkasa (MKP) selaku pengelola sistem e-ticketing di pelabuhan-pelabuhan wilayah Kepri.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sejumlah keluhan masyarakat dan laporan media yang menyebutkan buruknya pelayanan sistem e-ticketing serta dugaan adanya pungutan liar (pungli) di lapangan. Hal ini bahkan turut diperkuat oleh pernyataan pihak otoritas pelabuhan (KSOP) yang menyebut layanan PT. MKP tidak berjalan optimal.
“PT. MKP tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), malah muncul celah pungli dan layanan publik jadi lebih buruk. Ini bukan pelayanan, tapi pemalakan terselubung,” ujar Said Ahmad Syukri, Ketua GAMNR.
Ketua Umum GERAM Kepri, Aryandi, juga menyuarakan hal senada. Ia menilai pelabuhan rakyat seharusnya menjadi fasilitas publik yang bebas dari kepentingan korporasi yang tidak transparan.
“Kami tak ingin pelabuhan rakyat dijadikan ATM pihak swasta yang tidak bertanggung jawab. Kontrak dengan PT. MKP harus segera dihentikan,” tegas Aryandi.
Tiga Tuntutan Utama GAMNR & GERAM KEPRI:
• Pemprov Kepri dan Dinas Perhubungan diminta segera mengakhiri kerja sama dengan PT. MKP dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan e-ticketing.
• Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polri, Kejaksaan, dan KPK, diminta menyelidiki potensi pungli dan aliran dana dari sistem e-ticketing kepada oknum tertentu.
• Pengelolaan e-ticketing ke depan diharapkan dijalankan secara transparan oleh pemerintah atau BUMD, bukan oleh pihak swasta yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi publik.
Kedua organisasi tersebut menegaskan bahwa sistem yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat hanya akan memperparah beban ekonomi masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut.
“Kami beri ultimatum moral: Jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah dan penegak hukum dalam waktu dekat, kami akan turun langsung ke pelabuhan-pelabuhan untuk menyuarakan penolakan!” tegas pernyataan resmi bersama GAMNR dan GERAM KEPRI.
Mereka juga menyatakan siap mengawal proses hukum dan kebijakan terkait pengelolaan pelabuhan ini hingga tuntas, demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil dan bebas dari praktik rente.
