Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Tanjungpinang

GAMNR Bongkar Kejanggalan: Proyek Pelantar II Habiskan Rp4,5 Miliar untuk 25 Meter, Diduga Mark Up Gila-Gilaan!

Avatar photo
137
×

GAMNR Bongkar Kejanggalan: Proyek Pelantar II Habiskan Rp4,5 Miliar untuk 25 Meter, Diduga Mark Up Gila-Gilaan!

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Ketua GAMNR, Said Ahmad Syukri

TINTAJURNALISNEWS -Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) melontarkan kritik keras terhadap proyek perbaikan Pelantar II yang menelan biaya fantastis, yakni Rp4,5 miliar hanya untuk pekerjaan sepanjang kurang lebih 25 meter. Jika dihitung, biaya yang dikeluarkan mencapai hampir Rp180 juta per meter.

Ketua GAMNR, Said Ahmad Syukri atau akrab disapa Sas Joni, menyebut angka tersebut sangat tidak masuk akal. Menurutnya, kondisi lapangan tidak menghadapi kendala berat, baik dari sisi mobilisasi material maupun peralatan.

“Jika akses normal, kenapa biayanya bisa melambung setinggi itu? Ada dugaan kuat terjadi mark up dalam proyek ini,” tegasnya.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Lebih lanjut, GAMNR menyoroti bahwa proyek tersebut dibiayai dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sejatinya bersumber dari uang pajak rakyat. Atas dasar itu, GAMNR menilai pengelolaan anggaran semestinya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:  Panitia Pengawas Daerah Kemenkumham Kepri Gelar Evaluasi dan Penyuluhan Hukum di Rutan Batam untuk Tingkatkan Kualitas Bantuan Hukum

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan memantau serta memeriksa pelaksanaan proyek ini. Jangan sampai BTT dijadikan alasan untuk menghamburkan uang negara tanpa dasar perhitungan yang wajar,” tambah Sas Joni.

GAMNR menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan menuntut agar publik diberikan penjelasan rinci terkait volume pekerjaan, rincian biaya, hingga alasan teknis yang menyebabkan anggaran membengkak.

“Transparansi adalah kunci, dan rakyat berhak tahu ke mana uang pajaknya digunakan,” tutup Sas Joni.