TINTAJURNALISNEWS —Aktivitas cut and fill di kawasan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam, tetap berlangsung di tengah bulan suci Ramadan. Alat berat dan truk pengangkut tanah beroperasi, menimbulkan debu tebal dan kebisingan yang jelas mengganggu ketenangan lingkungan, berdasarkan pantauan Tim Tinta Jurnalis News pada Rabu, 11 Maret 2026.
Di sekitar Jalan Walisongo dan Bida Asri, tidak terlihat papan informasi proyek yang biasanya memuat identitas kegiatan, perusahaan pelaksana, dan izin resmi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas proyek dan pengawasan pemerintah daerah.
Sesuai ketentuan, setiap kegiatan cut and fill wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, persetujuan tata ruang, dan izin dari instansi berwenang. Tanpa dokumen lengkap, aktivitas ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hingga saat ini, tidak ada klarifikasi resmi dari pemerintah daerah, BP Batam, maupun instansi terkait. Publik pun dibuat bertanya-tanya: Apakah aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara proyek yang berdampak langsung terhadap lingkungan justru berjalan tanpa pengawasan tegas?
Di bulan Ramadan, yang seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat, aktivitas ini menjadi simbol lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi pemerintah terhadap proyek-proyek yang berdampak lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih belum memberikan klarifikasi resmi, meninggalkan masyarakat dengan pertanyaan besar mengenai kepastian hukum dan tanggung jawab pemerintah.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
