NASIONAL

Polemik administrasi pendidikan yang dialami seorang siswi berinisial C di Kota Tanjungpinang kini semakin menjadi sorotan. Setelah perbedaan antara dokumen pendidikan dan data dalam sistem pendidikan nasional terungkap, keluarga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turun tangan untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di tengah meningkatnya kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat maupun menjadi korban praktik online scam dan judi online di luar negeri.

Persoalan administrasi pendidikan yang dialami seorang siswi berinisial C di Kota Tanjungpinang menjadi perhatian setelah muncul perbedaan antara dokumen pendidikan yang dimiliki keluarga dengan data yang disebut tercatat dalam sistem pendidikan nasional.

Presiden RI memanggil Menteri Pertanian di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026), guna membahas kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino yang disebut berpotensi memengaruhi sektor pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Ketua Pengawas Haji, serta pimpinan Komisi VIII DPR RI di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), pertemuan tersebut membahas laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang secara umum dinilai berjalan baik, lancar, tertib, serta semakin memberikan kemudahan bagi jemaah Indonesia.

Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika gerakan mahasiswa yang berkembang belakangan ini. Dalam konferensi pers yang videonya beredar luas di media sosial, aliansi tersebut menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi maupun penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis.

Gubernur DPW LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau, Yusril Koto, menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf terkait polemik yang berkembang pasca aksi demonstrasi di Kantor DPW LSM LIRA Kepri pada Senin (15/6/2026). Klarifikasi tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya.