Sejumlah nelayan di Desa Tabunio mempertanyakan pernyataan Kepala Desa Tabunio yang menyebut kondisi penyaluran BBM subsidi jenis solar bagi nelayan berjalan baik dan tanpa persoalan. Menurut mereka, kondisi yang terjadi di lapangan justru masih menyisakan berbagai pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme distribusi BBM subsidi.
EKONOMI
Negara Harus Hadir, Nelayan Muara Kintap Minta Distribusi BBM Subsidi Diaudit
Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Pertamina Audit SPBUN Kuala Tambangan Usai Keluhan Nelayan Terkait Solar Subsidi
Menindaklanjuti keluhan nelayan serta aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait dugaan pemangkasan distribusi BBM subsidi jenis solar untuk nelayan, tim Pertamina Kalimantan Selatan melakukan audit di SPBUN Nomor 68.708.003 Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (3/6/2026).
Maxim Resmi Ekspansi Layanan ke Kundur Barat
Perusahaan transportasi online Maxim resmi memperluas jangkauan layanannya ke Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Pengelola SPBUN Dinilai Kebal Hukum, Nelayan Kuala Tambangan Desak Audit Menyeluruh Distribusi BBM Subsidi
Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.
Timah! Rakyat Singkep Dilarang Mendulang, Perusahaan Bebas Menambang, Tok Agus: Jangan Jadikan Rakyat Penonton di Tanah Sendiri
Polemik aktivitas pendulangan timah tradisional di Pulau Singkep kembali menjadi sorotan publik. Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi masyarakat, warga tempatan justru masih dilarang melakukan aktivitas pendulangan timah tradisional, sementara perusahaan tambang tetap dapat beroperasi dengan legalitas yang dimiliki.
Mulai 1 Juni, Pemerintah Perketat DHE dan Tata Kelola Ekspor SDA Lewat Danantara DSI untuk Dongkrak Devisa Nasional
Pemerintah resmi mematangkan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Presiden Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, Perketat Pengawasan Komoditas Strategis
Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola ekspor nasional. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
