Komisi Pemberantasan Korupsi [TJN]
TINTAJURNALISNEWS —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Bupati Pati, Sudewo, tidak serta-merta menghapus unsur pidana dalam perkara dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Sudewo, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi V DPR RI, diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan dan perbaikan jalur kereta api. Pada 14 Agustus 2025, ia telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.
“Benar uang telah dikembalikan. Namun sesuai ketentuan Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana bagi pelaku korupsi,” ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Asep Guntur Rahayu, di kutip dari Antara. 14/8/25.
Sejauh ini, terdapat dua catatan mengenai nominal uang yang dikembalikan. Sebagian menyebutkan sekitar Rp720 juta, sementara dalam proses persidangan juga terungkap bahwa jumlah yang disita KPK dari Sudewo mencapai sekitar Rp3 miliar. KPK belum menyampaikan secara rinci jumlah akhir pengembalian dana tersebut.
Sudewo pernah diperiksa KPK pada 3 Agustus 2023 sebagai saksi dalam kasus suap proyek DJKA yang menjerat sejumlah pejabat Balai Teknik Perkeretaapian. Hingga saat ini statusnya masih sebagai saksi, namun perannya dalam perkara tersebut terus didalami.
Menurut KPK, keterlibatan Sudewo tidak hanya terkait dengan satu proyek, melainkan diduga mencakup beberapa proyek DJKA lainnya. Karena itu, penyidik masih memetakan secara menyeluruh untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut.
Sejumlah pakar hukum menilai langkah Sudewo mengembalikan uang dapat dipandang sebagai sikap kooperatif. Namun, mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak serta-merta membebaskan dari tanggung jawab pidana.
Apabila pengembalian uang dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum, hal itu bisa menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kasus suap proyek DJKA merupakan salah satu perkara besar yang ditangani KPK sejak 2023. Sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan, termasuk pejabat tinggi DJKA, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Modus yang digunakan adalah pemberian fee dari kontraktor kepada pejabat maupun pihak terkait untuk memuluskan jalannya proyek. Nama Sudewo disebut karena posisinya ketika itu sebagai anggota DPR RI yang membidangi perhubungan.
