TINTAJURNALISNEWS —Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar masyarakat Dayak seluruh Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi dan kebutuhan masyarakat Dayak di berbagai wilayah Kalimantan.
Dalam pertemuan itu, Panglima Jilah menyampaikan sejumlah permohonan kepada Presiden Prabowo, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelestarian budaya adat, hingga kesempatan bagi masyarakat Dayak untuk mengabdi melalui TNI dan Polri.
Related Posts:
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah pembangunan jalan di wilayah pedalaman Kalimantan, termasuk di Kabupaten Sanggau dan daerah sekitarnya.
Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan terhadap sektor pendidikan. Pemerintah disebut akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
Dalam keterangan Setkab RI tersebut disebutkan bahwa saat ini telah terbangun dua Sekolah Rakyat di wilayah Kalimantan Barat.
Panglima Jilah juga menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan rumah adat Dayak.
Keberadaan rumah adat dinilai tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas, kebudayaan, dan keberadaan masyarakat adat Dayak di Kalimantan.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan keinginan masyarakat Dayak untuk menjadi bagian dari TNI dan Polri.
Dalam hal tersebut, disampaikan pula harapan agar sejumlah persyaratan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat adat, salah satunya mengenai penggunaan tato yang merupakan bagian dari budaya pada sebagian masyarakat adat.
Selain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian.
Panglima Jilah menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan karhutla. Peran para tokoh adat dinilai penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar aktivitas pembakaran lahan tidak dilakukan secara sembarangan.
Melalui pendekatan dan edukasi yang dilakukan para tokoh adat, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Bagi masyarakat adat, menjaga alam merupakan bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi salah satu kunci dalam upaya mencegah sekaligus menangani karhutla secara bersama-sama.
Pertemuan Presiden Prabowo dan Panglima Jilah tersebut menjadi bagian dari komunikasi pemerintah dengan masyarakat adat dalam menyerap aspirasi terkait pembangunan, pendidikan, pelestarian budaya, serta persoalan lingkungan di Kalimantan.
