TINTAJURNALISNEWS –Komitmen Bea Cukai Batam dalam menjaga kelestarian lingkungan kembali ditegaskan melalui keberhasilan penindakan terhadap sebuah kapal yang mengangkut 1.250 balok kayu tanpa dokumen resmi di perairan Pulau Hangop. Upaya ini menjadi bagian penting dalam pengawasan hasil hutan dan pencegahan perdagangan kayu ilegal yang berpotensi merusak ekosistem.
Penindakan dilakukan secara tegas, transparan, dan sesuai ketentuan. Seluruh barang bukti beserta kapal pengangkut kemudian diserahkan kepada pihak kehutanan, dan proses tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, untuk memastikan penanganan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Bea Cukai Batam, kayu ilegal yang diangkut tanpa dokumen seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mempercepat kerusakan hutan, meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, serta mengancam keberlanjutan lingkungan.
“Melindungi hutan berarti melindungi keselamatan masyarakat. Pengawasan bukan hanya memastikan keluar-masuknya barang sesuai aturan, tetapi mencegah aktivitas perdagangan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam masa depan generasi mendatang,” tegas Bea Cukai Batam dalam keterangan resminya.
Bea Cukai menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menekan praktik ilegal terkait hasil hutan serta menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah perairan Kepulauan Riau.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
