Foto Ilustrasi
TintaJurnalisNews -Kebijakan PT Pelni yang mewajibkan pembayaran tiket kapal hanya melalui kartu ATM di loket KM 5 Atas, Tanjungpinang, telah memicu keluhan dari sejumlah calon penumpang. Kebijakan tersebut dinilai tidak inklusif, mengingat banyak masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Seorang calon penumpang, sebut saja HANA (nama samaran), berbagi pengalamannya saat hendak membeli tiket kapal. Ia mengaku kesulitan karena tidak memiliki kartu ATM, sedangkan pembayaran tunai tidak diterima di loket tersebut.
“Saya datang ke loket dengan uang tunai, tapi mereka tetap memaksa saya membayar menggunakan kartu ATM. Karena tidak punya, saya harus meminjam kartu ATM dari kerabat,” keluh HANA saat diwawancarai pada Jumat (4/10/2024).
Kondisi ini membuat HANA mempertanyakan kebijakan yang diterapkan oleh PT Pelni. “Mengapa harus wajib menggunakan kartu ATM? Bagaimana dengan kami yang tidak punya akses perbankan?” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pelni terkait kebijakan tersebut, terutama tentang opsi pembayaran lain bagi mereka yang tidak memiliki kartu ATM.
Calon penumpang berharap PT Pelni segera meninjau kebijakan ini dan memberikan alternatif pembayaran, seperti uang tunai atau metode pembayaran digital yang lebih inklusif dan mudah diakses.
Di tengah upaya modernisasi dan digitalisasi, HANA menegaskan pentingnya inklusi finansial, khususnya dalam sektor transportasi publik.
“Kebijakan ini harusnya memudahkan masyarakat, bukan malah menyulitkan. Semua orang, terlepas dari status ekonomi atau akses perbankan, harus bisa mengakses transportasi publik dengan mudah,” lanjutnya.
Dengan kebutuhan masyarakat Tanjungpinang yang beragam, diharapkan PT Pelni dapat mengevaluasi kebijakan pembayaran tiket ini secara komprehensif, mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, serta memastikan layanan yang adil dan inklusif untuk semua pihak. (AH)
