Foto Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TintaJurnalisNews -Kebijakan Pt Pelni yang mewajibkan pembayaran tiket kapal hanya melalui kartu ATM di loket KM 5 Atas, Tanjungpinang, memicu gelombang keluhan dari calon penumpang.
Tidak sedikit yang merasa kebijakan ini kurang inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke fasilitas perbankan. Tanggapan kritis pun datang dari berbagai tokoh masyarakat.
Datok Agus Ramdah, Ketua LAMI Kepri, menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang belum semuanya terbiasa dengan layanan perbankan.
“Kita harus memahami realitas di lapangan. Tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan menggunakan kartu ATM. Pelni sebagai penyedia layanan publik harus mengedepankan solusi yang lebih ramah bagi semua golongan,” ujarnya.
Agus menekankan pentingnya PT Pelni untuk segera menyediakan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, termasuk pembayaran tunai atau metode lain yang lebih mudah dijangkau masyarakat yang berada di pelosok.
Senada dengan itu, Rasyid, salah satu tokoh masyarakat Bintan, juga menyuarakan kekhawatirannya. “Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal aksesibilitas. Banyak warga yang belum tersentuh fasilitas perbankan, apalagi di desa-desa. Kebijakan ini sangat memberatkan,” ungkap Rasyid.
Rasyid juga mengingatkan bahwa PT Pelni, sebagai perusahaan yang melayani publik, memiliki tanggung jawab untuk tidak menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan.
“Harapan kami, ada alternatif pembayaran yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga tidak ada yang terhalang hanya karena kebijakan yang kurang bijak.”
Tanggapan dari tokoh masyarakat ini menambah tekanan agar PT Pelni segera melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif. Hingga saat ini, pihak PT Pelni belum memberikan respons resmi terkait keluhan yang terus berkembang di masyarakat.(Redaksi)
