Proyek Jembatan Lahomi Bernilai Miliaran Rupiah Disorot, Ke Mana Fungsi Pengawasan Dinas?

Kualitas Terbaik Untuk Hidup Lebih Baik

Lihat Sekarang

TINTAJURNALISNEWS –Proyek pergantian lantai Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat terus menjadi perhatian publik. Meski pekerjaan dikabarkan hampir rampung, sejumlah persoalan terkait mutu material, metode pelaksanaan, hingga pengawasan proyek masih membutuhkan penjelasan terbuka dari instansi yang bertanggung jawab.

Proyek yang berada pada ruas jalan Siwalawa II–Sirombu tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.060.000.000 dengan nilai kontrak Rp4.934.391.336. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Kurnia Utama berdasarkan kontrak tertanggal 6 Agustus 2026.

Sorotan terhadap proyek tersebut mencuat setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan penggunaan plat besi lama yang berkarat pada bagian konstruksi jembatan. Selain itu, metode pengecoran secara bertahap serta tidak tersedianya jembatan darurat selama pekerjaan berlangsung turut menjadi perhatian masyarakat.

Persoalan tersebut tentu tidak bisa disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran tanpa pemeriksaan teknis dan pembuktian berdasarkan dokumen pekerjaan. Namun, berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat patut dijawab secara transparan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik, pengawasan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Pengawasan harus memastikan seluruh material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, dan hasil konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak.

Apabila muncul dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, pihak dinas bersama konsultan pengawas perlu memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Publik juga berhak mengetahui apakah material yang dipersoalkan telah melalui pemeriksaan sebelum dipasang, termasuk apakah terdapat pengujian teknis untuk memastikan kelayakannya.

Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana proses pengawasan berjalan sejak awal pekerjaan hingga tahap penyelesaian?

Dengan nilai kontrak mencapai Rp4,93 miliar, masyarakat tentu berharap pekerjaan tersebut menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Perbedaan antara pagu anggaran Rp6,06 miliar dan nilai kontrak Rp4,93 miliar juga perlu dipahami berdasarkan dokumen pengadaan dan rincian pekerjaan.

Karena itu, keterbukaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta laporan progres pekerjaan menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui kesesuaian antara anggaran dan hasil pembangunan.

Perlu ditegaskan, selisih pagu dan nilai kontrak bukan dengan sendirinya menunjukkan adanya kerugian negara ataupun penyimpangan.

Selain persoalan teknis, ketiadaan jembatan darurat selama pengerjaan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Sebelumnya, pihak kontraktor menyampaikan bahwa jembatan darurat pernah diusulkan, tetapi tidak dimasukkan dalam pelaksanaan karena adanya pencoretan dari pihak dinas akibat keterbatasan anggaran.

Kontraktor juga menyebut telah melakukan perbaikan jalan alternatif atas inisiatif sendiri.

Penjelasan tersebut perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait. Sebab, perencanaan pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya memperhitungkan penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga dampak terhadap mobilitas masyarakat selama proses pengerjaan.

Keselamatan dan akses masyarakat, termasuk anak sekolah, warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi, tidak boleh diabaikan.

Dalam persoalan ini, perhatian publik tidak semestinya hanya diarahkan kepada kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.

Pihak dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta konsultan pengawas juga memiliki peran masing-masing sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, sejumlah hal perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan material, kesesuaian metode pengecoran, pengawasan setiap tahapan pekerjaan, hingga pemeriksaan akhir sebelum serah terima.

Apabila pekerjaan telah memenuhi seluruh ketentuan, hasil pemeriksaan teknis dan dokumen pendukung dapat menjadi dasar untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada langkah pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembangunan jembatan bukan semata-mata tentang seberapa cepat pekerjaan diselesaikan atau seberapa besar anggaran yang terserap. Lebih dari itu, kualitas konstruksi dan keselamatan masyarakat merupakan hal yang harus dipastikan.

Masyarakat Nias Barat tentu mengharapkan Jembatan Lahomi dapat berfungsi dengan baik, aman dilalui, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Hingga berita ini disusun, penjelasan teknis resmi dari pihak dinas mengenai dugaan material yang dipersoalkan, laporan pemeriksaan konsultan pengawas, serta hasil pemeriksaan mutu pekerjaan masih diperlukan.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas terkait, UPTD Bina Marga Gunungsitoli, PPK, konsultan pengawas, maupun CV Kurnia Utama untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai hal yang menjadi perhatian publik.

Sebab, dalam pembangunan yang menggunakan uang rakyat, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.