TINTAJURNALISNEWS —Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya siap menerima masukan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Puan mengatakan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai masukan maupun aspirasi kepada DPR. Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut dapat dilakukan tanpa harus menimbulkan keributan.
“Antisipasi dari masyarakat, jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di DPR,” ujar Puan.
Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Puan berharap penyampaian pendapat dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan situasi yang dapat merugikan masyarakat maupun pihak lainnya.
“Tidak perlu sampai ada keributan dan lain-lain,” katanya.
Puan juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban agar aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan baik.
“Lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Puan.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyikapi rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026.
Kesiapan DPR menerima aspirasi menjadi salah satu pesan yang disampaikan Puan kepada masyarakat. Ia berharap masyarakat yang hendak menyampaikan tuntutan dapat menggunakan ruang tersebut secara tertib dan damai.
Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketertiban umum serta hak masyarakat lainnya.
Puan menegaskan, menjaga situasi tetap kondusif menjadi kepentingan bersama agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diterima dan didengar tanpa diwarnai kericuhan.
Dengan demikian, DPR menyatakan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sementara seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi 27 Agustus 2026.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menegaskan bahwa gerakan masyarakat yang akan mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI merupakan gerakan rakyat dan tidak ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.
Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, RUU tersebut ditargetkan dapat disahkan paling lambat dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Desember 2026.
Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
