TINTAJURNALISNEWS –Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), rapat kerja tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam paparannya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa LKPP Kemensetneg Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan keuangan konsolidasi dari 17 satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja Kemensetneg tercatat mencapai 92,12 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp6,8 triliun.
Sementara itu, dari sisi penerimaan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp1,062 triliun atau 144,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp736,07 miliar.
Dalam rapat kerja tersebut, Mensesneg turut didampingi Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Direktur Utama PPK Kemayoran, Direktur Utama PPK Gelora Bung Karno, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemensetneg.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR RI atas pelaksanaan anggaran serta pengelolaan keuangan negara selama Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,06 miliar untuk peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Siwalawa II–Sirombu serta pergantian lantai Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat pada Tahun Anggaran 2026.
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026) petang.
Dugaan ketidaksesuaian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi bagi nelayan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menjadi sorotan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut bersama Tim Terpadu, Selasa (14/7/2026).
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
