TINTAJURNALISNEWS –Pengamat sosial Jacob Ereste menilai pelayanan pemerintah terhadap fasilitas publik di berbagai daerah masih belum dilakukan secara maksimal. Menurutnya, pola pembangunan dan pemeliharaan yang lebih banyak mengandalkan tambal sulam justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, perbaikan infrastruktur yang dilakukan secara berulang tanpa penyelesaian menyeluruh diibaratkan seperti ban kendaraan yang telah penuh tambalan. Cara tersebut dinilai tidak lagi efektif dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Jacob mencontohkan kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang yang menurutnya masih mengalami kerusakan di berbagai titik. Selain itu, aktivitas kendaraan berat seperti truk pengangkut tanah yang melintas dan parkir di badan jalan disebut turut memperparah kemacetan serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Related Posts:
Ia juga menyoroti minimnya penerangan jalan di sejumlah kawasan yang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminalitas. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut telah berulang kali dikeluhkan masyarakat, namun belum memperoleh penanganan yang optimal.
Jacob berpendapat bahwa pelayanan publik seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak setengah hati. Sebab, pembangunan yang dibiayai melalui anggaran negara pada hakikatnya berasal dari kontribusi masyarakat sehingga wajib dikelola secara bertanggung jawab demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Selain infrastruktur, ia turut mengkritisi sejumlah layanan publik lainnya, termasuk penyaluran subsidi bahan bakar bagi nelayan yang dinilai masih menghadapi persoalan pengawasan. Ia juga menyinggung pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di sisi lain, Jacob mengapresiasi meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagaimana tercermin dalam hasil survei Litbang Kompas. Menurutnya, capaian tersebut perlu dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang profesional serta berkeadilan.
Menutup pandangannya, Jacob menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek. Pemerintah diharapkan menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan secara luas.
