Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
PEMERINTAHAN

Mendagri Sebut IPDN Berperan Strategis Perkuat Profesionalisme ASN

Avatar photo
87
×

Mendagri Sebut IPDN Berperan Strategis Perkuat Profesionalisme ASN

Sebarkan artikel ini
Mendagri Tito Karnavian saat memberikan arahan dalam Stadium General di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

TINTAJURNALISNEWS -Tito Karnavian menegaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjaga ketahanan negara.

Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Kementerian Dalam Negeri terkait kegiatan Stadium General di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).

Dalam keterangannya, Tito menyebut negara yang mampu bertahan lebih dari 200 tahun umumnya memiliki tiga unsur utama, yakni kekuatan pertahanan yang kuat, institusi kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Menurut Tito, aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien guna menjaga stabilitas negara serta mendukung pembangunan nasional.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Subianto Panggil Menteri ke Hambalang, Fokus Percepatan Penanganan Bencana dan Stabilitas Akhir Tahun

Karena itu, IPDN dinilai memiliki posisi strategis dalam mencetak pamong praja yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.

Melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, lulusan IPDN diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“IPDN memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme ASN sekaligus menjaga ketahanan negara melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Tito dalam keterangan resmi tersebut.

EKONOMI

Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.

HUKUM & KRIMINAL

Polemik proyek PT Gandasari Shipyard Bintan kini semakin menjadi perhatian publik. Sorotan tidak lagi hanya tertuju kepada kementerian di tingkat pusat, tetapi juga mengarah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dinilai tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.