TINTAJURNALISNEWS -Tito Karnavian menegaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjaga ketahanan negara.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Kementerian Dalam Negeri terkait kegiatan Stadium General di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Dalam keterangannya, Tito menyebut negara yang mampu bertahan lebih dari 200 tahun umumnya memiliki tiga unsur utama, yakni kekuatan pertahanan yang kuat, institusi kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional.
Menurut Tito, aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien guna menjaga stabilitas negara serta mendukung pembangunan nasional.
Karena itu, IPDN dinilai memiliki posisi strategis dalam mencetak pamong praja yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.
Melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, lulusan IPDN diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“IPDN memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme ASN sekaligus menjaga ketahanan negara melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Tito dalam keterangan resmi tersebut.
Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam forum bersama insan pers menjadi perhatian. Pernyataan tersebut berkaitan dengan hubungan kerja sama antara pemerintah dan media serta pandangannya terhadap pemberitaan mengenai Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Aktivitas penimbunan lahan di wilayah Kota Tanjungpinang dihentikan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penghentian tersebut ditandai dengan pemasangan plang di lokasi yang mencantumkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang terkait ketertiban umum
Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Penguatan operasi dilakukan melalui pengerahan armada udara untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing.
Penanganan persoalan pembangunan di Kota Tanjungpinang kembali menjadi sorotan. Setelah pembangunan GOR Rimba Jaya disebut dihentikan dan lokasi dipasang PPNS Line, muncul pertanyaan mengenai konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang dalam menegakkan aturan terhadap kegiatan pembangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
