TINTAJURNALISNEWS –Polemik dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kalimantan Selatan, kembali mencuat. Setelah ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial, sejumlah nelayan akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Kalimantan Selatan.
Langkah pelaporan ini dilakukan setelah rangkaian peninjauan dan klarifikasi sebelumnya yang melibatkan pemerintah desa, pihak kecamatan, dinas perikanan, kepolisian sektor setempat, serta instansi terkait lainnya, dinilai belum memberikan kejelasan yang diharapkan masyarakat nelayan.
Dalam proses di lapangan, pihak pengelola SPBN Desa Kuala Tambangan disebut tidak hadir meski telah menerima undangan resmi yang disampaikan kepada pihak pengelola, Nurul. Namun, tidak ada perwakilan yang datang maupun memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran tersebut.
Selain itu, saat peninjauan berlangsung, aktivitas yang sebelumnya diduga melibatkan pelangsir BBM juga tidak terlihat di lokasi. Kondisi ini semakin menimbulkan tanda tanya di kalangan nelayan terkait pola distribusi solar subsidi di wilayah tersebut.
Pada Kamis (14/5/2026), perwakilan nelayan kemudian resmi mendatangi Polda Kalimantan Selatan untuk menyampaikan pengaduan. Mereka menilai distribusi solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil diduga tidak tepat sasaran dan menyisakan sejumlah kejanggalan.
Salah seorang nelayan berinisial B yang meminta identitasnya disamarkan mengungkapkan bahwa banyak nelayan tidak memperoleh hak sesuai ketentuan subsidi pemerintah. Ia juga menyinggung adanya dugaan tekanan terhadap nelayan yang mempertanyakan distribusi BBM tersebut.
“Kami hanya menuntut hak sebagai nelayan. Ini subsidi untuk rakyat kecil, bukan untuk kepentingan tertentu. Banyak yang tidak kebagian sebagaimana mestinya, dan ketika mempertanyakan justru muncul tekanan,” ujarnya.
Sementara itu, nelayan lainnya berinisial A menyebut persoalan ini telah berlangsung lama dan berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat pesisir. Ia menilai distribusi yang tidak transparan dapat memperuncing perpecahan antar kelompok nelayan.
Menurutnya, pengelola SPBN diduga seolah memiliki kendali penuh atas penyaluran solar subsidi, padahal nama-nama nelayan digunakan sebagai dasar rekomendasi kuota kepada instansi terkait dan pihak Pertamina.
Dalam laporan tersebut, para nelayan meminta aparat penegak hukum bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah Kuala Tambangan.
Mereka berharap penanganan kasus ini tidak berhenti pada tahap klarifikasi atau mediasi semata, melainkan benar-benar ditindaklanjuti secara hukum agar distribusi tepat sasaran dan tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
