TINTAJURNALISNEWS –Keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Riau dalam kasus narkotika menjadi sorotan serius dan memicu keprihatinan.
Oknum ASN berinisial R diamankan oleh pihak kepolisian pada awal April 2026, setelah dilakukan pengembangan dari kasus narkoba yang lebih dahulu menjerat tetangganya. Dari hasil pemeriksaan, R bersama istrinya diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
Yang menjadi perhatian, R diketahui masih aktif sebagai ASN dengan posisi A1 yang memiliki peran penting dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan sebagai pembina.
Alih-alih menjadi contoh yang baik, keterlibatan dalam kasus narkoba justru mencerminkan penyimpangan yang mencoreng citra institusi. Peran strategis dalam membina narapidana seharusnya diiringi dengan integritas dan keteladanan.
Ketua LAMI Kepri, Datok Agus Ramdah, memberikan tanggapan tegas atas peristiwa tersebut. Ia menilai, kasus ini bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi juga menjadi alarm serius bagi sistem pengawasan internal.
“Ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Seorang ASN yang diberi amanah membina warga binaan justru terjerumus dalam lingkaran yang seharusnya ia perangi. Jika pembinanya saja terlibat, maka kepercayaan publik bisa runtuh dan proses pembinaan di lapas berpotensi kehilangan arah,” tegasnya.
Datok Agus juga menekankan pentingnya langkah konkret dari institusi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Perlu evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada individu, tetapi juga sistem. Pengawasan harus diperketat, pembinaan internal diperkuat, serta penegakan disiplin dilakukan tanpa kompromi. Ini menyangkut marwah institusi dan masa depan pembinaan warga binaan,” lanjutnya.
Pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memastikan proses hukum terhadap yang bersangkutan sedang berjalan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jabatan dan tanggung jawab besar harus sejalan dengan integritas. Bukannya menjadi contoh, keterlibatan oknum ASN ini justru menjadi cermin buruk yang mencoreng nama institusi.
