Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
NASIONALPolri

Waka Polda Riau Pimpin Asistensi Pemeriksaan Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Kuansing

Avatar photo
178
×

Waka Polda Riau Pimpin Asistensi Pemeriksaan Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Kuansing

Sebarkan artikel ini
Brigjen Pol Hengki Haryadi [Dok. Bid Humas Polda Riau]

TINTAJURNALISNEWS -Kepala Polda Riau, Hengki Haryadi, memimpin asistensi pemeriksaan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polres Kuansing, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dihadiri jajaran pejabat Polda Riau, Forkopimda setempat, serta para Pejabat Utama Polres Kuansing.

Dalam arahannya, Waka Polda Riau menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan bagian dari program strategis nasional yang merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia kepada TNI dan Polri.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah agar program tersebut berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, tokoh masyarakat Pucuk Rantau, Ahmad Shaleh, menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas bantuan pembangunan jembatan di Desa Muara Petai yang dinilai sangat membantu mobilitas dan aktivitas warga.

BACA JUGA:  Satgas Pamtas Pos Naekake Gelar Seleksi Paskibraka di SMAN Mutis untuk HUT RI ke-80

Ucapan terima kasih juga disampaikan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, yang menegaskan komitmen Forkopimda untuk terus mendukung penuh program pembangunan jembatan sebagai upaya peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

HUKUM & KRIMINAL

Langkah tegas namun produktif ditunjukkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset negara. Melalui mekanisme resmi, empat kapal hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dimanfaatkan sebagai aset operasional negara.