TINTAJURNALISNEWS —Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional, terutama di sektor mineral dan batu bara (minerba).
Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya memastikan pengelolaan SDA benar-benar berpihak pada kepentingan negara. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan negara, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha serta stabilitas sektor industri.
Presiden Prabowo secara tegas meminta jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat dan terukur. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan nasional jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri.
Menurut Presiden, pengelolaan sumber daya alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan guna memastikan pengelolaan SDA nasional berjalan secara seimbang, adil, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan negara, dunia usaha, serta kesejahteraan masyarakat luas.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah memperkuat ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia. Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Fransiska Mawar Menik memenuhi panggilan Polda Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjalani klarifikasi terkait unggahannya di media sosial Threads yang mengkritik pemadaman listrik atau blackout berkepanjangan di Kota Batam.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara lebih masif, cepat, dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
