TINTAJURNALISNEWS –Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri bersama Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam kembali menunjukkan sinergi kuat dalam pengawasan arus barang di wilayah perbatasan.
Melalui operasi gabungan, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas ilegal yang disamarkan sebagai barang bawaan penumpang kapal internasional.
Konferensi pers digelar pada 9 Desember 2025 di Pelabuhan Ferry Internasional Batam, menampilkan berbagai barang bukti berupa koper-koper besar berisi pakaian bekas impor yang dititipkan melalui jasa bawaan penumpang dari Singapura maupun Malaysia.
Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku menggunakan modus “jastip koper” yang dititipkan melalui beberapa orang penumpang kapal.
Koper-koper itu tampak seperti barang pribadi, namun setelah dibuka, seluruhnya berisi pakaian bekas impor yang dilarang masuk ke Indonesia.
Petugas menyebut bahwa modus ini sudah beberapa kali dicoba, dengan memanfaatkan tingginya mobilitas penumpang di jalur Batam–Singapura dan Batam–Malaysia.
Barang bukti yang diamankan mencapai ratusan koli pakaian bekas, terdiri dari bermacam jenis seperti jaket, celana, hingga pakaian anak-anak.
Seluruh barang tersebut melanggar ketentuan kepabeanan dan aturan impor karena pakaian bekas adalah barang larangan yang tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia
Baik Polda Kepri maupun Bea Cukai Batam menegaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Pakaian bekas impor ilegal dinilai merugikan negara, mengancam industri tekstil dalam negeri, serta memiliki potensi risiko kesehatan.
Operasi gabungan ini disebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperketat jalur masuk barang-barang terlarang di perbatasan.
Dalam konferensi pers, kedua instansi menekankan bahwa pengawasan terhadap arus barang bawaan penumpang akan terus diperketat, terutama menjelang momentum akhir tahun yang biasanya rawan penyelundupan.
Tindakan lanjutan terhadap para pembawa dan pemilik barang tengah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
