Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
EKONOMIKarimun

Kejari Karimun dan Koperasi Merah Putih Sungai Raya Teken Nota Kesepahaman: Dorong Pemerataan Ekonomi dari Desa

Avatar photo
318
×

Kejari Karimun dan Koperasi Merah Putih Sungai Raya Teken Nota Kesepahaman: Dorong Pemerataan Ekonomi dari Desa

Sebarkan artikel ini
Menandatangani Nota Kesepahaman

TINTAJURNALISNEWS –Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan ekonomi masyarakat dengan menandatangani nota kesepahaman bersama Koperasi Merah Putih Sungai Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Karimun, Rabu (22/10/2025).

Kajari Karimun, Dr. Denny Wicaksono, bersama Ketua Koperasi Merah Putih Sungai Raya, Jais, secara resmi menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan Koperasi Merah Putih Binaan Adhyaksa. Kegiatan ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Karimun, Ing. Iskandarsyah, beserta sejumlah pihak terkait yang memiliki peran penting dalam pendirian dan operasional koperasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Bea Cukai, KSOP, Kantor Pajak Pratama, BP Kawasan Karimun, Karantina Pertanian dan Hewan, Badan Usaha Pelabuhan Karimun, SPBE PT. Palugada Parit Rempak, serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  Fun Bike Bhayangkara Kepri di Karimun: Ribuan Warga, Hadiah Motor, dan Semangat Kebersamaan!

Dalam sambutannya, Kajari Karimun menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi langkah konkret Kejaksaan dalam mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.”

“Cita-cita mulia Bapak Presiden wajib kita dukung dan kita sukseskan,” ujar Dr. Denny Wicaksono.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kejaksaan akan berperan aktif dalam membina Koperasi Merah Putih mulai dari proses pendirian, perizinan, hingga pelaksanaannya. Diharapkan, Koperasi Merah Putih Binaan Adhyaksa dapat menjadi contoh atau role model bagi koperasi-koperasi lain di wilayah Karimun.

Dr. Denny juga menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan Kejaksaan bersifat konsultatif dan tidak akan mencampuri kebijakan atau keputusan pengurus koperasi. Kejaksaan hanya akan memberikan pembinaan dalam aspek hukum agar pengelolaan koperasi berjalan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:  Seskab Teddy Turun Langsung, Istana untuk Rakyat Disambut Meriah di Monas

“Kehadiran Kejaksaan di sini untuk memastikan pengelolaan koperasi dilakukan dengan transparan, profesional, dan bebas dari permasalahan hukum,” tambahnya.

Bupati Karimun, Ing. Iskandarsyah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejari Karimun. Ia berharap sinergi antarinstansi dapat mempercepat pendirian dan operasional koperasi di daerah.

“Target kita ada 71 Koperasi Merah Putih yang akan segera beroperasi. Dukungan semua pihak, termasuk Kejaksaan, sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Karimun.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi pilar penggerak ekonomi rakyat di Karimun, memperkuat sektor usaha kecil, dan menjadi wujud nyata pelaksanaan pembangunan ekonomi dari desa untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

BACA JUGA:  Kapolsek KKP TB Karimun Tebar Kepedulian: Bansos Beras untuk Janda, Yatim, dan Warga Kurang Mampu di Pulau Kambing Karimun

 

EKONOMI

Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

EKONOMI

Menindaklanjuti keluhan nelayan serta aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait dugaan pemangkasan distribusi BBM subsidi jenis solar untuk nelayan, tim Pertamina Kalimantan Selatan melakukan audit di SPBUN Nomor 68.708.003 Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (3/6/2026).

EKONOMI

Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.