Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TINTAJURNALISNEWS —Sembilan tahun berlalu sejak dugaan hilangnya Dana Jaminan Pascatambang (DJPL) di Bintan mencuat ke publik. Tapi hingga hari ini, tak ada satu pun kejelasan. Tak ada tersangka. Tak ada pemulihan. Yang tersisa hanya jejak kerusakan lingkungan dan deretan pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban.
Nilai kerugian? Fantastis. Rp168 miliar dana yang seharusnya digunakan untuk mereklamasi bekas tambang, justru menguap tanpa bekas. Seolah uang sebesar itu bisa lenyap begitu saja dan ironisnya, penegakan hukum pun ikut lenyap bersama harapan rakyat.
Pertanyaannya sederhana namun menghentak: Sekuatan macam apa yang mampu membuat kasus sebesar ini seperti sengaja dipetieskan?
Laporan resmi sudah dikirim sejak 2020 ke Kejaksaan Agung. Lalu ke KPK, bahkan hingga ke Presiden di tahun 2025. Tapi hasilnya selalu sama: nihil.
Bukan penyelesaian yang datang, melainkan kesunyian. Tidak ada pemeriksaan terbuka, tidak ada konferensi pers dari aparat penegak hukum, dan tentu saja, tidak ada titik terang.
Logikanya: jika pelakunya rakyat biasa, mungkinkah kasus ini akan mandek selama itu? Atau justru karena yang diduga terlibat memiliki pengaruh besar, maka hukum pun mendadak tumpul?
Kecurigaan tak bisa dihindari. Rakyat mulai bertanya, apakah hukum kita benar-benar berpihak pada keadilan, atau kini tunduk pada kuasa uang dan kekuasaan?
Jangan-jangan, kasus ini bukan lagi soal uang yang hilang, tapi soal siapa saja yang kenyang dalam diam. Mungkin dana reklamasi itu telah habis dibagi dan aparat lebih memilih tutup mata, telinga, dan nurani.
Rakyat tidak ingin berspekulasi. Tapi ketika yang terlihat justru kebisuan dari institusi penegak hukum, wajar jika publik merasa ditinggalkan dan dikhianati. Masyarakat punya hak untuk tahu: ke mana dana itu mengalir, dan siapa yang bertanggung jawab.
Apakah hukum sedang diperjualbelikan?
Apakah para penegak hukum sudah tak sanggup menegakkan hukum ketika yang dilawan adalah tembok kekuasaan?
Jika bangsa ini masih waras, maka hukum harus bergerak. Jika keadilan belum mati, maka siapa pun yang terlibat harus dihadapkan ke meja hukum tak peduli seberapa kuat, tinggi jabatan, atau dekat dengan penguasa.
Rakyat sudah cukup sabar menunggu. Alam sudah rusak. Komitmen reklamasi tinggal janji. Lalu, apalagi yang harus ditunggu?
