TINTAJURNALISNEWS -Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali jadi momok di tengah masyarakat. Dari pasar tradisional hingga warung pinggir jalan, keluhan sama terdengar: harga beras makin mencekik, minyak goreng berubah jadi barang mewah, sementara tarif listrik dan gas membuat pengeluaran bulanan kian berat.
Di sisi lain, kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui. Buruh yang puluhan tahun bekerja pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Di saat rakyat berjuang untuk bertahan, para wakil rakyat justru tetap menikmati tunjangan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Sebuah kontras yang membuat publik semakin geram.
Pemerintah berulang kali menjanjikan stabilisasi harga dan perbaikan ekonomi. Namun faktanya, pajak dinaikkan, subsidi dipangkas, dan anggaran daerah ikut ditekan. Kepala daerah kewalahan, rakyat pun akhirnya yang harus menanggung beban tambahan lewat pungutan dan pajak lokal yang tak jarang muncul dengan nama berbeda.
Di ruang publik, keresahan makin terasa. Konsumsi rumah tangga menurun, daya beli melemah, dan masyarakat harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Namun di panggung seremoni, pejabat tetap tampil percaya diri, tersenyum di depan kamera, dan meresmikan proyek seakan semua baik-baik saja.
Rakyat tidak butuh janji manis atau slogan megah. Yang mereka butuhkan sederhana: harga yang wajar, layanan publik yang layak, dan pemimpin yang benar-benar merasakan hidup di bawah. Pertanyaannya kini jelas: mau sampai kapan suara rakyat dibiarkan jadi gema tanpa jawaban?
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menandatangani Nota Kesepakatan pembentukan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (ULT P4GN), Senin (3/8/2026), di Aula Kantor Bupati Aceh Barat, Meulaboh.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. Kepastian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pengamanan kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, hingga objek vital nasional.
Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka penyampaian undangan resmi kepada Presiden untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI sekaligus menyampaikan pidato kenegaraan yang dijadwalkan pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodam XXI/Radin Inten yang akan diperingati pada 10 Agustus 2026, jajaran Kodam XXI/Radin Inten menggelar Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapan prajurit menghadapi berbagai tantangan tugas.
