Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TINTAJURNALISNEWS -Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali jadi momok di tengah masyarakat. Dari pasar tradisional hingga warung pinggir jalan, keluhan sama terdengar: harga beras makin mencekik, minyak goreng berubah jadi barang mewah, sementara tarif listrik dan gas membuat pengeluaran bulanan kian berat.
Di sisi lain, kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui. Buruh yang puluhan tahun bekerja pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Di saat rakyat berjuang untuk bertahan, para wakil rakyat justru tetap menikmati tunjangan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Sebuah kontras yang membuat publik semakin geram.
Pemerintah berulang kali menjanjikan stabilisasi harga dan perbaikan ekonomi. Namun faktanya, pajak dinaikkan, subsidi dipangkas, dan anggaran daerah ikut ditekan. Kepala daerah kewalahan, rakyat pun akhirnya yang harus menanggung beban tambahan lewat pungutan dan pajak lokal yang tak jarang muncul dengan nama berbeda.
Di ruang publik, keresahan makin terasa. Konsumsi rumah tangga menurun, daya beli melemah, dan masyarakat harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Namun di panggung seremoni, pejabat tetap tampil percaya diri, tersenyum di depan kamera, dan meresmikan proyek seakan semua baik-baik saja.
Rakyat tidak butuh janji manis atau slogan megah. Yang mereka butuhkan sederhana: harga yang wajar, layanan publik yang layak, dan pemimpin yang benar-benar merasakan hidup di bawah. Pertanyaannya kini jelas: mau sampai kapan suara rakyat dibiarkan jadi gema tanpa jawaban?
