TINTAJURNALISNEWS –Peredaran rokok ilegal di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, semakin menjadi sorotan. Salah satu kios di Kompleks Bintan Center Km 9, tepatnya di bawah Seafood Court, diduga beroperasi sebagai agen besar yang secara terang-terangan menjual rokok ilegal, baik dalam bentuk perslop maupun eceran. Aktivitas ini berlangsung layaknya transaksi di pasar tanpa kekhawatiran terhadap tindakan hukum.
Dalam investigasi yang dilakukan pada Jumat (23/2/2025), seorang penjaga kios perempuan paruh baya, mengungkapkan bahwa keberadaan dan aktivitas penjualan rokok ilegal ini sudah diketahui oleh aparat setempat (Polsek Tanjungpinang Timur). Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah aparat penegak hukum benar-benar mengetahui tetapi membiarkan, atau ada faktor lain yang membuat praktik ini terus berlangsung?
Peredaran rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran kecil. Selain melanggar hukum, aktivitas ini merugikan negara dari sisi pajak dan cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pedagang rokok resmi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau tidak dilekati pita cukai yang sah dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan perizinan yang berlaku, termasuk produk rokok yang tidak memiliki izin edar resmi dari pemerintah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bea Cukai maupun kepolisian terkait langkah yang akan diambil terhadap dugaan peredaran rokok ilegal di lokasi tersebut.
Berita Ini Masih Butuh Konfirmasi Selanjutnya (Part II)
Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Kasus ini menjadi sorotan setelah penyidik mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, hingga tokoh politik dan berbagai kalangan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi ekonomi nasional serta langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Aktivitas pertambangan bauksit di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, menjadi perhatian setelah adanya informasi mengenai dugaan pengiriman bauksit menuju PT BAI di Galang Batang, Kabupaten Bintan.
Dugaan aktivitas pertambangan dan pengiriman bauksit dari Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, menuju PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) di Galang Batang, Bintan, mendesak mendapat perhatian serius pemerintah. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan instansi terkait diminta tidak tinggal diam serta segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
