TINTAJURNALISNEWS —Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat darurat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, sebagai respons atas semakin maraknya aktivitas pertambangan dan pemanfaatan kawasan hutan ilegal di berbagai daerah. Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi bidang pertahanan, kehutanan, dan aparat penegak hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menindakan tegas siapa pun yang terlibat dalam tambang ilegal, tanpa pandang bulu. Negara, menurutnya, harus hadir mengamankan kekayaan alam yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo menyoroti keberadaan zona-zona ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat, baik karena akses yang terpencil maupun karena adanya praktik oknum tertentu yang ikut membekingi aktivitas tersebut. Ia meminta jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
“Sumber daya alam adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada pihak mana pun yang merampas hak negara,” tegas Presiden dalam rapat tersebut.
Instruksi langsung diberikan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri/Lembaga terkait, hingga unsur penegak hukum untuk menguatkan operasi pemberantasan tambang ilegal. Presiden juga meminta peningkatan pengawasan dan sinergi antar-instansi agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Rapat berlangsung tertutup, namun pemerintah memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil nantinya akan berorientasi pada pemulihan kawasan, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan.
Dengan sikap tegas tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa masa depan sektor pertambangan Indonesia berada pada jalur yang adil, legal, dan menguntungkan masyarakat luas.
