TINTAJURNALISNEWS —Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai gagal mengelola perusahaan, namun tetap meminta tantiem atau bonus tahunan.
Teguran tegas itu disampaikan Prabowo saat meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung masih adanya perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian, tetapi para petingginya tetap menikmati bonus. Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab terhadap amanah negara.
Prabowo menegaskan, pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan secara maksimal dan profesional oleh pemerintah melalui BUMN. Ia menyebut, setelah lebih dari tujuh dekade kemerdekaan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas, terutama dalam tata kelola aset strategis nasional.
Presiden juga menyoroti kinerja sejumlah BUMN yang dinilai tidak efisien dan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara. Ia menilai, posisi direksi dan komisaris bukanlah tempat untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan bentuk pengabdian.
Prabowo menegaskan, pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik seharusnya memiliki kesadaran untuk mundur, bukan justru menuntut hak di tengah kinerja yang buruk.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintahan Prabowo dalam mendorong tata kelola BUMN yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara.
