Datok Agus Ramdah & Kang Jarot
TintaJurnalisNews -Kepulauan Riau tengah dihebohkan dengan kasus penikaman narapidana yang bungkam ke media oleh pihak lapas, sementara kepolisian membenarkan insiden tersebut.
Berita yang diterbitkan oleh Media Online pada 1 Juli 2034 ini langsung mendapat sorotan dari berbagai tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ketua Lembaga Advokasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kepri, Datok Agus Ramdah, memberikan apresiasi terhadap beberapa Media tersebut
“Jempol untuk semuanya, berita-berita yang kalian sajikan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya kepada Tinta Jurnalis News, Selasa pagi 2/7.
Pada kesempatan itu, Datok Agus Ramdah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah pimpinan Yasonna Laoly segera memutasikan Kepala Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).
“Jangan biarkan orang-orang seperti itu yang tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kasihan para napi dan keluarga mereka di luar sana,” tegasnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau, Kang Jarot, turut mengomentari kasus ini. Ia menilai bahwa kejadian tersebut terjadi karena pengawasan yang terlalu longgar.
“Lapas seharusnya menjadi tempat pemberdayaan warga binaan agar menjadi manusia sejati, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat,” jelasnya Via whatsapp.
Kang Jarot juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang.
“Kami melihat hingga sekarang tidak ada perubahan di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Berbagai berita tentang lapas ini terus muncul di media sosial, malah sekarang semakin parah dengan adanya penikaman terhadap beberapa napi.
Kami sangat berharap kepada Menkumham Yasonna Laoly agar segera menggantikan Kepala Lapas dan Kepala KPLP karena sejak mereka menjabat, masyarakat khususnya narapidana sangat dirugikan,” tambahnya.
Kasus penikaman ini membuka mata masyarakat Kepulauan Riau akan pentingnya pengawasan dan pembenahan di lembaga pemasyarakatan.
Desakan dari berbagai pihak menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini dan betapa pentingnya tindakan tegas dari pemerintah demi keamanan dan kesejahteraan warga binaan.
(BOTAK)
