Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONALTNI

Panglima TNI Hadiri Raker Bersama Komisi I DPR RI Bahas Dinamika Geopolitik dan Misi Perdamaian Dunia

Avatar photo
52
×

Panglima TNI Hadiri Raker Bersama Komisi I DPR RI Bahas Dinamika Geopolitik dan Misi Perdamaian Dunia

Sebarkan artikel ini
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI membahas dinamika geopolitik global dan misi perdamaian dunia di Kompleks DPR RI (Dok: Puspen TNI)

TINTAJURNALISNEWS -Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI terkait perkembangan dinamika geopolitik global dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dunia di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono saat mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam pembahasan bersama Komisi I DPR RI.

Berdasarkan catatan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Panglima TNI menyampaikan bahwa perkembangan konflik global saat ini memberikan berbagai pelajaran strategis bagi TNI dalam meningkatkan kesiapan operasional, kemampuan adaptasi, serta profesionalisme prajurit menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  Prabowo Tegas: Kejaksaan, Polisi, dan Tentara Harus Bela Rakyat, Bukan Backing Korupsi, Judi, Narkoba, dan Praktik Ilegal

“Perkembangan konflik modern saat ini memberikan berbagai pelajaran strategis bagi Tentara Nasional Indonesia,” ujar Panglima TNI dalam paparannya sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Puspen TNI.

Selain itu, Panglima TNI menegaskan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Piagam PBB, amanat Pembukaan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Masih berdasarkan catatan resmi Puspen TNI, sejak pertama kali bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia pada tahun 1957, Indonesia secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung perdamaian internasional.

“Hingga tahun 2026 Indonesia tercatat telah berpartisipasi dalam 30 misi PBB dan lima misi non-PBB, dengan total kontribusi lebih dari 57.527 personel peacekeepers, termasuk ribuan prajurit TNI yang bertugas di berbagai kawasan konflik dunia,” ungkap Panglima TNI.

BACA JUGA:  Tingkatkan Disiplin, Yonif 9 Marinir Gelar Operasi Penegakan Ketertiban

TNI juga disebut terus berkomitmen memperkuat profesionalisme prajurit, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi dinamika ancaman global yang terus berkembang.

Melalui penguatan kemampuan teknologi, adaptasi strategi peperangan modern, dan kontribusi aktif dalam misi perdamaian dunia, TNI diharapkan mampu terus menjaga stabilitas serta mendukung perdamaian internasional.

NASIONAL

Densus 88 Antiteror Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2026 pada 18 hingga 20 Mei 2026 dengan fokus memperkuat strategi kolaboratif dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di ruang digital. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi perkembangan ancaman radikalisme yang kini semakin masif menyasar anak dan remaja melalui media sosial, platform digital, hingga game online.

NASIONAL

Program “Istana untuk Anak Sekolah” kembali menghadirkan pengalaman berharga bagi ratusan pelajar dan mahasiswa pada Selasa (19/5/2026). Sebanyak sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Mereka terdiri dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Budi Luhur (UBL), serta siswa SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta.

HUKUM & KRIMINAL

Penyegelan proyek PT Gandasari Shipyard Bintan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kini justru menuai sorotan tajam publik. Sebab meski papan segel telah dipasang dan pengawasan disebut sudah dilakukan sejak Februari 2026, aktivitas di lokasi proyek diduga masih tetap terlihat berjalan berdasarkan pantauan lapangan dan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.