Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Sulteng

Panglima TNI dan Menhan RI Tinjau Keberhasilan Satgas PKH Tertibkan Tambang Nikel Ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah

Avatar photo
130
×

Panglima TNI dan Menhan RI Tinjau Keberhasilan Satgas PKH Tertibkan Tambang Nikel Ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Tinjau lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan

TINTAJURNALISNEWS –Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare di Desa Laroeani, Kecamatan Bungku Pesisir, yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Kunjungan para pejabat tinggi negara ini menjadi wujud nyata perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam nasional.

BACA JUGA:  Kapolda Sulteng Pastikan PSU Pilkada Parimo Berlangsung Tertib dan Aman

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di tanah air.

“Negara harus hadir dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur di kawasan tersebut harus dilengkapi dengan pranata aparat seperti imigrasi, bea cukai, dan pengamanan kamtibmas agar tidak terjadi penyimpangan seperti di masa lalu,” ujar Menhan RI.

Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, namun tetap memberi ruang bagi kegiatan yang sah dan produktif.

“Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi, yang ilegal kita tindak sesuai ketentuan. Kita tidak melihat latar belakang siapa pun, tapi fokus pada kepentingan nasional yang harus ditegakkan dan diselamatkan,” tegasnya.

BACA JUGA:  Sinergitas TNI-Polri, Danrem 132/Tdl Hadiri Launching Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan 

Menhan RI menambahkan, langkah penertiban tambang ilegal ini merupakan bagian dari upaya preventif nasional untuk mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.

“Ini langkah pencegahan yang kita lakukan agar ke depan tidak terjadi penyimpangan atau penyelundupan di wilayah kita, termasuk di perairan nasional,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, TNI berperan aktif dalam operasi Satgas PKH. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertindak sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, dengan tanggung jawab pada pengawasan strategis dan koordinasi lintas instansi.

Sedangkan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut memastikan operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.

BACA JUGA:  TNI AL Gagalkan Penyelundupan 280 Ballpers Ilegal di Laut Buol, Selamatkan Industri Nasional

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan nasional dari ancaman eksploitasi ilegal sumber daya alam

 

Puspen Tni