Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. Organisasi tersebut menilai pemekaran dapil bukan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi memunculkan polemik baru dalam pelaksanaan demokrasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mengatakan pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.
