Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Malang Rapat Tower Kab Bintan Dikepung Tambang Pasir Ilegal: Setoran Rp150 Ribu per Lori 

Avatar photo
77
×

Malang Rapat Tower Kab Bintan Dikepung Tambang Pasir Ilegal: Setoran Rp150 Ribu per Lori 

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"},{"id":"439241962037201","type":"ugc"}]}}
Picsart-24-03-26-04-51-32-353
Malang Rapat Tower Bintan

TINTAJURNALISNEWS –Kawasan Malang Rapat Tower, yang digadang-gadang sebagai lokasi strategis ketahanan pangan, kini justru dikepung aktivitas tambang pasir ilegal. Bukan hanya mengancam lingkungan, tambang ilegal di wilayah ini semakin memperlihatkan dugaan adanya kongkalikong antara aparat, dan para mafia tambang.

Informasi warga menyebutkan, sejumlah nama diduga menguasai tambang di sekitar Malang Rapat Tower, antara lain Frenklim dan Elvis. Aktivitas tersebut berjalan mulus seakan kebal hukum, padahal setiap tambang seharusnya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), AMDAL, serta izin tata ruang wilayah.

“Kami sesalkan, mulai dari Kades, RT, RW semua diam. Bahkan info yang kami dengar, RT dapat jatah mingguan. Kalau kami protes, kami malah dimusuhi mereka dan kroni-kroninya. Padahal sering kami suarakan di media sosial,” ungkap salah seorang warga yang kecewa dengan situasi tersebut.

Lebih parah lagi, menurut warga, ada setoran Rp150 ribu per lori yang dipungut oleh seseorang berinisial Buy. Dana itu diduga tidak berhenti di tingkat pengelola tambang, tetapi mengalir ke oknum aparat dan pihak-pihak tertentu yang seharusnya menindak tegas pelanggaran tersebut.

Tak hanya berhenti di situ, kabar terbaru menyebut para pemilik tambang ilegal sudah membeli lahan baru seluas 6 hektar di sekitar Malang Rapat Tower. Hal ini jelas menambah ancaman bagi ketahanan pangan, sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya jaringan bisnis haram tersebut.

Dengan kondisi ini, publik mulai bertanya keras: apakah aparat dan pemerintah daerah memang tidak berdaya, atau justru ikut bermain dalam jaringan kongkalikong tambang pasir ilegal? Fakta di lapangan semakin memperkuat dugaan bahwa praktik mafia tambang telah menyusup hingga ke lingkaran kekuasaan lokal.

Part III

Example 120x600
NASIONAL

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.