Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
TINTAJURNALISNEWS —Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menegaskan bahwa penerapan sistem lima hari sekolah akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025. Dalam pelaksanaannya, Bobby menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam membentuk karakter anak, bukan hanya menyerahkannya pada lembaga pendidikan formal maupun bimbingan belajar (Bimbel).
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (3/7/2025).
“Maka dari orang tua, kita inginkan ada khusus sehari – dua hari peran orang tua terlibat. Jangan juga setelah program ini kita buat, justru anak-anak malah masuk ke Bimbel semua,” tegasnya.
Ia juga mengimbau Bupati dan Walikota se-Sumut untuk turut mengkaji penerapan sistem lima hari sekolah di jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, Pemprov Sumut hanya membawahi jenjang SMA, SMK, dan SLB.
“Kalau boleh ini dikaji juga, apabila diterapkan dari SD sampai SMP bagaimana penerapannya. Kalau sekolah lima hari, apa manfaatnya?” ujar Bobby.
Selain program tersebut, Bobby juga menyoroti program sekolah gratis di Sumut yang diharapkannya bisa segera direalisasikan. Ia pun telah meminta Dinas Pendidikan Sumut untuk mempercepat pelaksanaan program ini yang dinilai sejalan dengan program nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tak berhenti di situ, Bobby juga mempersiapkan pembangunan sekolah unggulan di Kepulauan Nias. Ia menargetkan pembangunan lima sekolah unggulan dalam lima tahun ke depan.
“Target kita maunya lima. Setahun satu, target kami mudah-mudahan lima,” jelasnya.
Program lima hari sekolah ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, secara langsung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur.
“Pada prinsipnya kami DPRD Sumut mendukung program baik yang dilakukan Bapak Gubernur Sumut,” ungkap Erni.
Dinas Pendidikan Sumut juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyambut penerapan kebijakan tersebut. Di antaranya penyusunan kajian akademik, diskusi internal dan lintas bidang, sosialisasi ke siswa dan orang tua, pelaksanaan survei publik, serta pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.
Hadir dalam kegiatan FGD tersebut antara lain para Bupati/Walikota se-Sumut, perwakilan kementerian, para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut, akademisi, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan yayasan pendidikan, tokoh masyarakat, serta peserta lainnya.
