Foto di Kompleks Parlemen, Senayan
TINTAJURNALISNEWS –Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, pada Rabu (5/2/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat ini membahas sejumlah isu strategis terkait kebijakan HAM, mulai dari pemberian amnesti, perlindungan WNI dan pekerja migran, dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga rencana kerja dan anggaran Kementerian HAM tahun 2025.
Dalam paparannya, Natalius Pigai menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Ia meminta dukungan DPR RI dalam proses revisi tersebut demi memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.”Tantangan HAM semakin kompleks, sehingga undang-undang yang ada perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Pigai.
Selain itu, permasalahan HAM di daerah akibat kebijakan PSN turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, bahkan menantang Menteri HAM untuk turun langsung ke Rempang guna melihat dampak pembangunan terhadap masyarakat setempat.”Jangan hanya bicara di Jakarta, tapi turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara rakyat yang terdampak proyek nasional,” tegas Mafirion.
Rapat ini juga membahas anggaran Kementerian HAM tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp37 miliar. Komisi XIII DPR RI membuka peluang bagi kementerian untuk mengajukan relaksasi anggaran jika diperlukan, guna memastikan program-program strategis berjalan optimal. Dengan berlangsungnya rapat ini, DPR RI dan Kementerian HAM menunjukkan komitmen dalam memperkuat perlindungan HAM serta memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat.
Sumber: DPR RI
